 |
| Bendera Myanmar - Khin Maung Win/ AP |
Negara Myanmar tengah menjadi sorotan dunia internasional. Isu kekerasan terhadap etnis Rohingya tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara. Termasuk dari Indonesia.
Banyak yang berkomentar terkait peristiwa di negara yang pernah dikuasai junta militer ini. Namun apakah kamu sudah mengenal betul negara yang dulunya bernama Burma ini. Jangan sampai asal berkomentar ya! Ada baiknya kita lihat dulu sejarah Myanmar.
Myanmar sama seperti Indonesia tempo dulu. Burma dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan. Sampai memasuki zaman penjajahan bangsa Eropa. Dan memprokramilkan kemerdekaan pasca perang dunia 2. Berikut rangkuman sejarah negara Myanmar;
Negara bekas jajahan Britania Raya
Myanmar merdeka dari Britania Raya pada 4 Januari 1948, atau sekitar 3 tahun berselang dari kemerdekaan RI. Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali lahirnya demokrasi. Namun substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya.
Selain itu penjajahan Inggris menonjolkan perbedaan antar suku yang beragam di Birma. Sejak merdeka pada 1948, Birma harus berkutat dengan salah satu perang saudara terlama yang tak kunjung terselesaikan. Negara ini dikuasai pemerintahan militer dalam berbagai samarannya sejak 1962 sampai 2010, dan sepanjang kurun waktu itu lambat laun merosot menjadi salah satu negara terbelakang di dunia.
Kepemimpinan Junta militer
Sejak merdeka di tahun 1948, Myanmar (dulunya Burma) dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu. Dimana pada saat itu Myanmar menganut sistem negara parlementer. Kekuasaan penuh di tangan Perdana Menteri sementara presiden hanya sebagai simbol.
Di Awal kemerdekaannya, Myanmar masih sering dilanda konflik seperti perang saudara. Awalnya PM U Nu masih bisa mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Namun sayangnya tidak lama kemudian pemerintahan Perdana U Nu yang dikuasai oleh Partai AFPFL mulai mengalami perpecahan. Hal ini membuat pemerintahan U Nu mengalami goncangan bahkan muncul suatu usaha menggulingkannya.
Melalui Dewan Revolusioner ini pula akhirnya Jenderal Newin menjatuhkan Perdana Menteri U Nu pada tahun 1958. Kemudian menguasai kendali atas negara secara penuh pada tanggal 2 Maret 1962. Membawa negara ini menuju negara sosialis. Sampai pada akhir Myanmar dikuasai militer hingga tahun 2011.
Pernah merubah nama negara
Perubahan nama dari "Burma" menjadi "Myanmar" dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional.
Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer dan tetap menggunakan "Burma" untuk merujuk kepada negara tersebut. Namun, PBB mengakui hak suatu negara untuk menentukan nama negaranya dan mengakui penggunaan nama Myanmar, begitu pula dengan Perancis dan Jerman. Pemerintah junta juga memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw di tahun 2005 dan diperkenalkan pada 2006.
Krisis dan pemberontakan 1988
Pada era 1980-an, ekonomi Birma mulai tumbuh setelah pemerintah melonggarkan pembatasan-pembatasan terhadap bantuan asing, namun pada penghujung era 1980-an, jatuhnya harga-harga komoditas dan peningkatan jumlah utang menimbulkan krisis ekonomi.
Keadaan ini berujung pada upaya-upaya reformasi ekonomi pada 1987–1988 yang melonggarkan kontrol sosialis dan mendorong investasi asing. Meskipun demikian, upaya-upaya ini tidak cukup untuk meredam pergolakan di Birma.
Penetapan status Birma sebagai
Negara Terbelakang Oleh PBB pada bulan Desember di tahun yang sama adalah bukti dari keterpurukan perekonomiannya.
Mengganti bendera, nama resmi dan lagu kebangsaan
Militer yang memerintah Myanmar mengganti bendera nasional, lagu kebangsaan, dan nama resmi Myanmar pada Kamis (21 Oktober 2010). Pergantian itu, hanya dua minggu menjelang pemilu pertama negara itu dalam 20 tahun, kata media pemerintah setempat. Perubahan itu diuraikan di konstitusi baru yang dipublikasikan pada 2008, namun pemerintah tidak mengumumkan tanggal pengenalannya.
Nama resmi baru negara itu adalah 'Republic of the Union of Myanmar' yang sebelumnyanya 'Union of Myanmar'. Pihak militer yang telah memerintah sejak kudeta 1962, mengubah nama negara itu menjadi bahasa Inggris dari Burma menjadi Myanmar pada 1989, setahun setelah berkembangnya protes atas pemerintahan militer dan setahun sebelum pemilu terakhir.
Reformasi 2011
Reformasi-reformasi demokratis Myanmar 2011–2012 adalah serangkaian reformasi berkelanjutan dalam bidang politik, ekonomi,dan administrasi di Myanmar yang dilakukan oleh pemerintah berpendukung militer. Reformasi-reformasi ini meliputi pembebasan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah disusul dialog-dialog yang dilakukan dengannya, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemberian amnesti umum kepada lebih dari 200 tahanan politik, pengesahan aturan-aturan hukum ketenagakerjaan baru yang memperbolehkan pembentukan serikat-serikat buruh dan pemogokan-pemogokan, pelonggaran sensor pers, dan regulasi praktik-praktik keuangan.
Perubahan baik ini membuat ASEAN menyetujui jabatan kepemimpinan oleh Myanmar pada 2014. Sekretaris Negara Amerika Serikat Hillary Clinton melakukan kunjungan perdana pada 2011 ke negara yang sebelumnya dipimpin Junta Militer tersebut. Diikuti setahun kemudian Presiden Barack Obama mengunjungi Myanmar.
Pemilu dan memasuki era demokrasi
Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), berpartisipasi dalam Pemilihan Khusus Yang diselenggarakan pada 1 April 2012 selepas pemerintah mengabolisikan aturan-aturan hukum yang pernah membuat LND memboikot Pemilihan Umum 2010. Suu Kyi memimpin LND meraih kemenangan telak, berhasil meraih 41 dari 44 kursi yang diperebutkan, satu kursi dimenangkan oleh Suu Kyi sendiri mewakili konstituen Kota Kawhmu dalam Majelis Rendah di Parlemen Myanmar.Hasil perhitungan suara dari Pemilihan Umum 2015 menjadikan Liga Nasional untuk Demokrasi sebagai mayoritas absolut baik dalam majelis rendah maupun majelis tinggi di Parlemen Myanmar, memadai untuk memastikan calon yang diusungnya dijadikan presiden, sementara pemimpin LND, Aung San Suu Kyi, berdasarkan konstitusi tidak dapat menduduki jabatan presiden. Meskipun demikian, ketidakpastian masih membayang-bayangi, karena bentrok antara pasukan-pasukan militer Myanmar dan kelompok-kelompok pemberontak setempat terus berlanjut.
Konferensi Asia Afrika, Kedekatan Presiden Soekarno dan PM Birma U Nu
 |
| Fuad Hisyam - detikNews |
Hubungan Presiden Soekarno sangat akrab dengan Perdana Menteri Burma saat itu, U Nu. Lalu bersama PM India Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, memprakarsai Konferensi Asia-Afrika pada 1955 hingga terselenggara di Bandung. Perebutan Irian Barat dari Belanda pada 1962 oleh Sukarno-pun tak luput dari dukungan Myanmar.
Fun Fact!!
Berdasarkan berita yang dilansir Associated Press, The Coca-Cola Company menyatakan akan segera menjual kembali produk-produknya di Myanmar, Kamis (14/5) lalu. Perusahaan ini baru akan memasuki Myanmar lagi setelah 60 tahun berlalu.
Dulu, The Coca-Cola Company Pertama kali berbisnis di Myanmar pada 1927. Namun, pemerintah Amerika Serikat melarang perusahaan asal Negeri Paman Sam berinvestasi di negara-negara Asia Tenggara yang masih dalam proses reformasi demokrasi. Myanmar sendiri masih dikuasai junta militer hingga 2011.
Sumber: wikipedia, biembie, republika, tempo, Detikfood, berita 168
